Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka. Foto: Runi/rni

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan tidak ada pembahasan terkait tambahan 10.000 kuota haji asal Indonesia antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama, karena belum masuk dalam sistem E-hajj. E-hajj adalah sistem penyelenggaraan haji berbasis elektronik yang diterapkan Arab Saudi secara seragam dan serentak kepada seluruh negara yang mengirim jemaah haji.

“Memang di E-hajj itu tidak masuk, karena tidak masuk kita tidak punya landasan untuk membicarakannya secara resmi kecuali masuk dalam sistem E-hajj," kata Diah dalam keterangan pers kepada Parlementaria, baru-baru ini. Berbeda dengan penambahan biayai Masyair untuk Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna), yang masuk dalam E-hajj sehingga ada pembicaraan antara Kemenag dengan Komisi VIII DPR sebagai mitra kerja.

Sehingga DPR tidak bisa membahas lebih lanjut soal kabar tambahan 10.000 kuota haji yang diberikan Arab Saudi karena tidak ada landasan di sistem E-hajj. Terlebih lagi, pemberangkatan jemaah calon haji Indonesia jelang closing date pada 3 Juli 2022, sehingga konsentrasinya masih pada pemberangkatan jemaah gelombang kedua. “Kalau sekarang tambahan agak susah ya karena menyangkut pendanaannya juga, nilai manfaat dana haji lalu persiapan di Tanah Air, ini tanggal 3 Juli Saudi sudah tutup kita enggak bisa menunggu tiba-tiba dapat kuota tambahan, sulit juga secara teknis," kata politisi PDI-Perjuangan itu.

Menurut Diah, masalahnya bukan akan dibicarakan atau tidak, tapi kuota tambahan itu tidak ada di E-hajj. “Kita kan bergerak terintegrasi, kuotanya di E-hajj, jadi berapa kuota kita, berapa masyairnya, jemaahnya, vaksinnya itu semua ada di E-hajj. E-hajj itu tidak ada kuota itu, jadi kita tidak bisa dibahas, jadi sudah selesai masalahnya tidak ada karena memang secara eksistensi kuotanya tidak termasuk dalam ruang formal itu," tutup Diah. (rnm/sf)